Foto:Dok. BPMI
Jakarta, TM – The Economist, media asal Inggris, menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi membahayakan ekonomi serta demokrasi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan The Economist melalui artikelnya yang berjudul “Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy” dan dipublikasi pada 14 Mei 2026.
“Namun, temperamen Prabowo yang mudah berubah membuat bahkan sekutunya khawatir terhadap stabilitas makroekonomi dan demokrasi Indonesia,” demikian tulis The Economist.
Media tersebut juga menyebut Prabowo tengah meminggirkan oposisi legislatif seiring dengan ketidaksukaannya terhadap demokrasi multipartai. Selain itu, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu dinilai menjalankan belanja negara melebihi kemampuan fiskal Indonesia, menempatkan sekutu dekatnya di posisi ekonomi strategis, serta memberi ruang yang lebih besar bagi militer dalam kehidupan sipil.
Baca Juga: Prabowo Ingatkan Aparat Jangan Jadi Bekingan Narkoba dan Judi
Menurut The Economist, kombinasi kebijakan tersebut dipandang sebagian pihak sebagai tanda awal pembalikan reformasi yang selama ini menopang stabilitas Indonesia sejak krisis keuangan Asia 1997–1998. Krisis tersebut sebelumnya mendorong puluhan juta warga jatuh ke jurang kemiskinan sekaligus memicu ketidakstabilan politik, serangan terorisme, dan pemberontakan separatis di berbagai wilayah.
Sorotan lainnya berfokus pada pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. The Economist menyebut Sri Mulyani, selama hampir dua dekade, dianggap berhasil menjaga disiplin fiskal Indonesia di bawah tiga pemerintahan berbeda, termasuk pemerintahan Prabowo. Namun, Prabowo menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai lebih agresif.
Selain itu, media tersebut juga menyoroti dua program besar pemerintahan Prabowo, yakni program makan bergizi gratis dan pembentukan 80.000 koperasi desa. Kedua program tersebut diperkirakan menelan biaya sedikitnya Rp320 triliun atau sekitar 10% dari pendapatan negara yang dianggarkan tahun ini. Di sisi lain, penerimaan negara disebut mengalami tekanan akibat melemahnya harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit.
