120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Wapres Gibran

Jakarta, TM – Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.

Ratusan anggota itu berasal dari delapan fraksi atau seluruh fraksi di DPR. Jumlah tersebut memenuhi syarat minimal 25 anggota DPR agar hak menyatakan pendapat DPR terkait ijazah Gibran dapat diproses. Sementara itu, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Adapun rincian dari 120 anggota itu yakni 14 orang dari PDIP, 11 orang dari Golkar, 11 orang dari Gerindra, dan 19 orang dari Nasdem. Selanjutnya, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, dikutip Rabu (11/11).

Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR menjadi salah satu instrument konstitusional DPR yang dapat berkaitan dengan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden itu selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.