Jakarta, TM — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di DPR, Jakarta, Kamis (19/11).
RUU tersebut telah bergulir selama 18 tahun dan pertama kali diusulkan pada sekitar 2008. Pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Dengan demikian, persetujuan RUU ini menjadi UU merupakan salah satu langkah penting dalam upaya untuk memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana.
Melansir laman resmi DPR RI, dpr.go.id, dijelaskan bahwa ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dalam UU yang telah disetujui ini mengatur perihal mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction-based forfeiture (NCBF). RUU Perampasan Aset juga mengatur pengelolaan barang atau kekayaan yang telah dirampas agar tidak terbengkalai selama maupun setelah proses hukum.
Pengelolaan tersebut akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan bertanggung jawab atas seluruh siklus aset. Ruang lingkup tugasnya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Sita Aset Pelaku Judol
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan salah satu kewenangan UU Perampasan Aset salah satunya yakni dapat merampas aset para pelaku judi online hingga kripto. Ia menambahkan, UU juga mengatur mandat pembentukan badan pengelola perampasan aset. Sehingga, perampasan aset tetap bisa dilakukan meski pelaku kabur atau tidak diketahui.
“Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco usai ikut memimpin rapat pengesahan RUU tersebut di kompleks parlemen, Kamis (19/11).
Baca Juga: Prabowo Minta Maaf soal Karhutla di KTT ke-49 ASEAN: Bukan Kesalahan Kami
Menyusul pengesahan aturan tersebut pemerintah akan membentuk dua badan baru yang berkaitan dengan mekanisme perampasan aset. Kedua badan itu disiapkan untuk menjalankan fungsi pengelolaan hasil rampasan aset dan pengawasan. Lembaga tersebut nantinya berdiri terpisah dari institusi penegak hukum.
Pemisahan lembaga pengelola aset rampasan dari aparat penegak hukum telah diterapkan di sejumlah negara. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya konflik kepentingan dalam proses perampasan maupun pengelolaan aset.
