Wamen PPPA, Veronica Tan di Labuan Bajo. (sumber: wamenpppa.go.id)
Jakarta, TM – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan pentingnya peran perempuan dalam membangun ekonomi restoratif, yaitu sistem ekonomi yang memulihkan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan “Belajar Silang Lintas Sektor untuk Ekonomi Restoratif, Pertanian Regeneratif, dan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa” yang digelar Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) di Kampus Bambu Komodo, Labuan Bajo, Selasa (28/10).
Dalam sambutannya, Veronica menyampaikan apresiasi kepada YBLL sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam menumbuhkan praktik ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada perempuan dan lingkungan.
Ia menilai forum semacam ini tidak hanya membahas persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh isu kehidupan, keberlanjutan, serta masa depan bumi.
“Ekonomi restoratif, pertanian regeneratif, dan ekonomi kreatif sesungguhnya memiliki semangat yang sama: memulihkan, menumbuhkan, dan menciptakan,” ujar Veronica, dikutip dari kemenpppa.go.id, Rabu (29/10).
Baca Juga: Kemen PPPA Berikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Penelantaran di Lampung
Terkait hal itu, Veronica juga menekankan pentingnya tata kelola pembangunan desa yang partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Ia mengingatkan bahwa setiap desa memiliki musrenbang setiap tahun, di mana setiap forum yang terselenggara mesti menjadi ruang terbuka yang dekat dengan masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar berakar pada kebutuhan nyata di lapangan.
Veronica mengatakan partisipasi perempuan dalam pembangunan sering kali terhambat, salah satunya karena faktor administratif. Sorotan itu tertuju pada status pekerjaan dalam KTP perempuan yang sering kali tidak mencerminkan realitas di lapangan.
“Banyak perempuan yang sesungguhnya petani atau pelaku usaha, tetapi tercatat sebagai ibu rumah tangga,” kata Veronica.
Ia pun mendorong agar pendataan identitas perempuan disesuaikan dengan pekerjaan riil yang mereka lakukan. Menurutnya hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dan program pemerintah menjadi lebih inklusif dan berkeadilan gender.
“Jika status mereka tercantum sebagai petani atau wirausaha, akses terhadap bantuan dan fasilitas pemerintah akan lebih mudah,” tutur Veronica.
