Foto: Dok. TIM Media SS
Jakarta, TM – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa agenda utama rapat kerja dengan Komisi I DPR RI difokuskan pada tiga aspek fundamental pertahanan, yaitu penggunaan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara menyeluruh.
Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, pada Senin (24/11), menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan arah pembangunan nasional.
Sjafrie, dalam paparannya, menekankan bahwa pertahanan negara merupakan syarat mutlak bagi terjaganya kedaulatan Republik Indonesia serta stabilitas nasional, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi pemerintah.
Pembangunan kekuatan TNI, jelas Sjafrie, harus dilakukan secara optimal dan berkesinambungan.
Salah satu langkah konkret adalah penguatan TNI Angkatan Darat melalui penambahan batalyon baru yang diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat di berbagai wilayah.
Selain itu, penguatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek militer semata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung stabilitas sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan.
Baca Juga: Menhan Sjafrie dan Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih Dipanggil Presiden Prabowo ke Hambalang
Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan strategis untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pasukan ini akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di daerah-daerah yang terdampak konflik, sehingga peran TNI dapat semakin diakui dalam kancah internasional.
Menhan juga menekankan pentingnya kontrol sosial dan pengawasan intensif dari para wakil rakyat di Komisi I DPR RI.
Ia berharap kritik yang konstruktif terus diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI, sehingga setiap tugas yang diamanahkan dapat dijalankan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik disertai pengawasan yang efektif,” ujar Sjafrie.
