Foto:Dok.Istimewa
Jakarta, TM – Ribuan buruh menggelar aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day )2026 di depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (1/5).
Para buruh yang terdiri dari puluhan organisasi menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan karena kondisi perburuhan dinilai masih jauh dari sejahtera.
Ketua Umum KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Sunarno mengatakan, aksi ini juga didorong oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Menurutnya, DPR memiliki batas waktu hingga Oktober 2026 untuk merampungkan regulasi tersebut. Melalui aksi ini, buruh berharap pemerintah dan DPR dapat segera merespons tuntutan mereka serta menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada pekerja.
“Ini menyangkut hak-hak normatif buruh, mulai dari sistem pengupahan, pesangon, hingga status hubungan kerja,” kata Sunarno.
Baca Juga: Presiden Prabowo Rombak Jajaran Kabinet Merah Putih, Dudung kini Jabat KSP
Adapun, titik aksi perayaan May Day pada 1 Mei 2026 di Jakarta terbagi menjadi dua. Lokasi pertama terletak di Monumen Nasional (Monas).
Sementara lokasi kedua berada di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI. Sebanyak 24.980 ribu personel gabungan disiapkan mengawal aksi agar berjalan kondusif.
Sejumlah organisasi yang terlibat dalam aksi di DPR antara lain Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), SINDIKASI, serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menghadiri perayaan May Day di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto dilatarbelakangi oleh kondisi buruh, petani, dan nelayan yang dinilai belum mengalami perbaikan signifikan.
“Kami memilih untuk berbeda. Bersama 400 petani Pasundan, Serikat Petani Karawang, dan Serikat Petani Majalengka, kami tidak ikut aksi di Monas karena situasi buruh, petani, dan nelayan belum banyak berubah,” ujar Dewi dalam orasinya di depan Gedung DPR.
