Pemerintah Tegaskan Komitmen Belanja Berkualitas dalam RAPBN 2027

Jakarta, TM – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja negara sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Fokus utama diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penurunan angka kemiskinan.

Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menyampaikan bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif namun tetap prudent dan sustainable.

“Beberapa hal terkait optimalisasi pendapatan dan belanja yang berkualitas diarahkan untuk APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/8).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat 3,9 persen dari outlook APBN 2026 sebesar Rp3.942,5 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada pelaksanaan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8).

Delapan klaster prioritas meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan.

Komitmen pemerintah tercermin dari alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun atau sekitar 20,03 persen dari total RAPBN 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk program KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), serta renovasi sekolah dan madrasah.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp549,9 triliun untuk kebijakan perlindungan sosial, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, serta penanganan bencana. Ferry menegaskan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai shock absorber terhadap tekanan eksternal dan instrumen perlindungan bagi warga rentan.

Melalui RAPBN 2027, pemerintah menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan, antara lain tingkat kemiskinan 6-6,5 persen, rasio gini 0,362-0367, dan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

Selain itu, diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks modal manusia, kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja formal, serta kualitas lingkungan hidup.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit fiskal sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibanding outlook APBN 2026 yang mencapai 2,85 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit, pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan pembiayaan anggaran secara hati-hati dengan prinsip diversifikasi sumber pembiayaan dan pengelolaan utang berkelanjutan.

“Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengeluaran utang yang hati-hati,” tegas Ferry.