Foto:Dok. Facebook/ahrie.s.n
Jakarta, TM – Irjen Ahrie Sonta resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) usai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11).
Sebelumnya, Polri telah menetapkan Ahrie Sonta sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Melalui sidang tersebut, Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Dalam persidangan tersebut, Ahrie diperiksa atas dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri. AS diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam putusan sidang, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta.
Baca Juga: ICW Soroti Alokasi Anggaran 14,6 Miliar Dua Kementerian untuk Perusahaan Raffi Ahmad
Kendati demikian, Ahrie disebut bakal mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan banding tersebut akan diproses melalui Majelis Komisi Banding.
Selain Ahrie Sonta, Polri juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Ketiganya adalah Jenderal Pol Listyo Sigit PrabowJakarta, TM — Irjen Ahrie Sonta resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) usai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11).
Sebelumnya, Polri telah menetapkan Ahrie Sonta sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Melalui sidang tersebut, Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Dalam persidangan tersebut, Ahrie diperiksa atas dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri. AS diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam putusan sidang, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta.
Kendati demikian, Ahrie disebut bakal mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan banding tersebut akan diproses melalui Majelis Komisi Banding.
Selain Ahrie Sonta, Polri juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Ketiganya adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Tiga tersangka itu juga dijadwalkan akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri.o, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Tiga tersangka itu juga dijadwalkan akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri.
About the Author
