Foto: Dok. Setpres BPMI
Jakarta, TM – Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat pengunduran diri tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
“Maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ungkap Muzani seusai menerima kedatangan Gibran.
Secara konstitusional, MPR kemudian akan meminta Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut. Setelah itu, MPR akan mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung maksimal dalam 60 hari.
Pengunduran diri ini merupakan buntut dari polemik ijazah yang menjerat Gibran. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dalam gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Dalam putusan terpisah, MK disebut tidak menemukan bukti ijazah sekolah Gibran di luar negeri yang digunakan untuk mengurus penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Polemik ijazah tersebut menjadi sorotan lantaran objek yang dipersoalkan itu merupakan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan administratif pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sehari sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, sebanyak 120 anggota DPR RI ajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran. HMP merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang terkait dengan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
Baca Juga: Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat Tidak Hormat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan
Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden itu selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.
DPR dapat menggunakan HMP atas tiga hal, salah satunya dugaan dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
About the Author
