Foto:Dok. Setpres BPMI
Jakarta, TM – Presiden Prabowo Subianto meluapkan kekesalannya terhadap praktik korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.
Prabowo mengungkapkan hal tersebut saat Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta pada Senin (29/9).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan kerugian negara akibat ulah koruptor bisa mencapai Rp2 hingga Rp3 triliun setiap tahunnya.
“Koruptor itu brengsek, dia nyolong berat, ada yang nyolong Rp2 triliun, ada yang nyolong Rp3 triliun,” kata Prabowo.
Prabowo mengaku terkejut setelah dilantik sebagai presiden. Ia menemukan betapa maraknya korupsi di berbagai sektor yang sebagian besar bersifat sistemik dan sering disamarkan seolah legal, padahal sebenarnya sangat merugikan negara.
“Pintarnya orang pintar itu sering pintar nyolong. Ini perampokan sistemik. Sistem yang dibuat, ditambah kelengahan elite kita, sehingga kekayaan bangsa terkeruk,” tegasnya.
Prabowo menyinggung salah satu contoh kasus korupsi besar di sektor pertambangan, yakni tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Dari sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di sana, hampir 80 persen hasilnya diselundupkan ke luar negeri setiap tahun.
Prabowo mengaku telah menginstruksikan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menindak tegas aktivitas tersebut. Ia memperkirakan negara bisa mengamankan potensi pendapatan sebesar Rp22 triliun hingga akhir 2025 dan sekitar Rp45 triliun pada 2026.
Prabowo menegaskan hanya pemerintahan yang bersih yang mampu membawa Indonesia menuju kebangkitan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Saya bertekad menegakkan pemerintah yang bersih,” ungkapnya.
Baca Juga: Abu Bakar Ba’asyir Temui Jokowi di Solo, Sampaikan Nasihat untuk Pemimpin Bangsa
Selain itu, Prabowo juga mengajak seluruh partai politik, termasuk PKS, untuk bersatu memerangi praktik korupsi dan penyimpangan sistemik yang selama ini dinikmati oleh segelintir pihak.
“Ini yang akan saya lawan. Saya berharap semua partai politik bersama saya, mari kita lawan ini,” tutur Prabowo.
