Haris Azhar Sebut Kabinet Gemuk Prabowo Ternyata Tidak Meringankan Tugas Presiden

Jakarta, TM – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami sejumlah persoalan nasional, salah satunya polemik empat pulau yang diperebutkan Aceh dan Sumatera Utara.

Haris menyebut bahwa Prabowo terlihat terlalu dibebani oleh persoalan-persoalan yang semestinya bisa diselesaikan di tingkat kementerian.

“Kasihan Prabowo, dalam beberapa hari dari Aceh langsung ke Papua dia,” ujar Haris dikutip pada Rabu (18/6).

Bahkan, Ia juga menyinggung jumlah menteri dan wakil menteri yang besar dalam kabinet tidak memberikan kontribusi nyata dalam meringankan tugas presiden.

“Ternyata punya 100 Menteri itu bukan memudahkan. Ibaratnya tidur, nggak membuat tidur nyenyak Prabowo,” kata Haris.

Menurut dia, jumlah kabinet yang gemuk tak menjamin efektivitas pemerintahan jika koordinasi dan kualitas kepemimpinan menterinya tidak solid.

“Bahkan dengan begitu banyak Wamen juga ternyata (tidak membantu). Kalau yang muji pasti banyak. Tapi kita mesti kasih catatan kritik,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, polemik empat pulau milik Aceh yang sempat tercatat sebagai wilayah Sumut memang sempat mengundang keresahan masyarakat, bahkan memunculkan ancaman protes dari tokoh-tokoh di Aceh.

Isu ini kemudian mendorong Presiden Prabowo turun langsung menangani konflik administratif tersebut.

Sebelumnya diberitakan, perseteruan administratif antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai empat pulau yang diperebutkan akhirnya mencapai penyelesaian.

Kepala Negara menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara resmi masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

Adapun pulau-pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Keempatnya sebelumnya tercatat dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, meskipun secara historis pernah dikelola oleh Kabupaten Aceh Singkil

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6)

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan dokumen dan data resmi yang dimiliki pemerintah.

“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan,” ujar Prasetyo.

“Bahwa keempat pulau yaitu, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” tambah Prasetyo.

Pertemuan yang turut melibatkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution digelar di Istana Kepresidenan saat Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan ke Rusia.