Foto:Dok. Detik.com
Jakarta, TM – Kondisi politik di dua negara, yaitu Nepal dan Prancis, tengah menyita perhatian dunia. Pemerintahan Nepal kolaps, sementara Emmanuel Macron didesak mundur dari jabatannya sebagai Presiden Prancis.
Nepal diguncang demonstrasi yang berujung aksi kekerasan serta anarkisme sejak Senin (8/9). Sebanyak 30 orang dilaporkan meninggal dan 1.033 lainnya luka-luka karena bentrokan yang terjadi di antara polisi dengan demonstran.
Krisis politik tersebut kemudian membuat Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Sharma Oli terpaksa mengundurkan diri.
Pada dasarnya, masyarakat Nepal menuntut dua hal dari pemerintah. Pertama, mencabut larangan media sosial.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melarang 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook, karena aplikasi-aplikasi tersebut gagal memenuhi tenggat waktu pendaftaran ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal. Para kritikus mengatakan, pemerintah berusaha meredam kampanye antikorupsi dengan larangan tersebut.
Baca Juga: Dewan Penasihat Dipenjara Karena Korupsi, Danantara Angkat Bicara
Larangan media sosial memang telah dicabut pada Senin (8/9) malam, kendati demikian aksi protes telah meluas dan membuat demonstran membakar gedung Dewan Perwakilan Rakyat, markas besar Partai Kongres Nepal, dan rumah mantan perdana menteri Sher Bahadur Deuba. Rumah beberapa politisi lainnya juga telah dirusak.
Tuntutan kedua yaitu para pejabat harus mengakhiri praktik korupsi. Unjuk rasa yang populer disebut ‘Protes Gen Z’ itu didominasi anak muda yang menilai pemerintah gagal memberantas korupsi serta menciptakan peluang ekonomi.
Ciri khas lainnya dari rangkaian demonstrasi ini adalah meluasnya penggunaan dua slogan, yaitu #NepoBaby dan #NepoKids.
Kedua istilah tersebut semakin populer di media sosial dalam beberapa minggu terakhir setelah sejumlah video viral menunjukkan gaya hidup mewah para politisi dan keluarga mereka di Nepal.
Para demonstran berpendapat, orang-orang itu menikmati kesuksesan dan kemewahan hidup dari uang pajak, sementara rakyat Nepal berjuang susah payah.
Seusai lengsernya PM Nepal, militer mengambil alih kekuasaan dan menerapkan jam malam untuk mencegah unjuk rasa semakin meluas.
Kepala Staf Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel meminta kepada demonstran untuk melakukan perundingan demi menemukan jalan keluar secara damai.
Tuntutan Macron Mundur
Demonstrasi besar dengan tajuk ‘Block Everything’ (blokir semuanya) melanda Prancis. Aksi tersebut dilakukan warga Prancis hampir di seluruh negeri untuk memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.
Pemerintah Prancis sebelumnya melakukan pemotongan layanan sosial dan mengusulkan langkah-langkah penghematan yang membebani warga kelas menengah Prancis.
Selain itu, Prancis berada di bawah tekanan untuk menurunkan defisit anggaran yang hampir dua kali lipat pagu 3 persen Uni Eropa, dan tumpukan utang yang setara dengan 114 persen PDB.
Tidak cuma soal kebijakan, warga juga memprotes penunjukan Perdana Menteri baru Sebastien Lecornu oleh Macron. Lecornu diketahui merupakan salah satu sekutu terdekat Presiden Prancis saat ini.
Keputuan tersebut diambil usai PM sebelumnya, yaitu Francois Bayrou, resmi lengser melalui voting mosi tidak percaya pada Senin (8/9).
Bayrou tumbang di Majelis Nasional pada Senin malam, akibat kegagalannya mendapatkan dukungan untuk usulan pemotongan anggaran dan kenaikan pajak dalam anggaran nasional 2026.
Pada Juli lalu, Bayrou memang telah mempresentasikan kerangka anggaran untuk 2026. Ia berusaha mendapatkan dukungan terhadap rencana penghematan hampir 44 miliar Euro (sekitar Rp846,5 triliun) sebagai bagian dari upaya mengurangi utang publik Prancis yang terus melonjak, yang kini mencapai 113 persen dari PDB.
Dengan kondisi krisis politik tersebut, masyarakat Prancis mendesak pengunduran diri Presiden Macron dan menyerukan agar Prancis meninggalkan Uni Eropa.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Macron telah turun ke level terendah sejak ia menjabat pada tahun 2017, di tengah defisit anggaran yang terus meningkat dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap kebijakan keuangan pemerintahnya.
Jajak pendapat yang dilakukan untuk Le Figaro dan dipublikasikan pada hari Rabu (10/9) menyebut bahwa sekitar 80% warga Prancis mengatakan mereka tidak mempercayai Macron.
