Foto:Dok. Badan Gizi Nasional
Jakarta, TM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah kasus keracunan massal kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut, memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG secara nasional.
Insiden terbaru terjadi di Kecamatan Cipongkor, di mana sebanyak 352 anak dilaporkan mengalami gejala keracunan.
“Datanya terus berubah karena masih banyak yang berdatangan,” ujar Kapolsek Sindangkerta, Iptu Solehudin, seperti dikutip dari detik.com (23/9).
Kasus serupa sebelumnya juga menimpa siswa SMK di wilayah yang sama, dengan keluhan berupa muntah, demam, dan sesak napas. Bahkan siswa PAUD di Jawa Barat turut menjadi korban dan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan.
Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Barat, Gani Djundjunan, mengungkapkan bahwa makanan MBG diduga dimasak terlalu dini sehingga kualitasnya menurun saat didistribusikan.
“Siswa mencium bau tidak sedap saat membuka kotak makanan. Banyak yang tidak menghabiskan makanannya,” jelas Gani.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, menyatakan bahwa kasus keracunan MBG telah menimpa sekitar 5.000 anak di berbagai wilayah. Data tersebut dihimpun dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Meskipun terdapat perbedaan angka, Qodari menyebut estimasi tersebut konsisten secara statistik.
Ia mengidentifikasi empat faktor utama penyebab keracunan, yaitu higienitas makanan yang rendah, ketidaksesuaian suhu dan teknik pengolahan, kontaminasi silang oleh petugas, serta alergi pada penerima obat.
Baca Juga: KPAI Usul MBG Dihentikan Sementara
Upaya Perbaikan
Sebagai langkah korektif, Kementerian Kesehatan memperkuat SOP keamanan pangan melalui penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, hingga 22 September 2025, hanya 34 dari total SPPG yang telah tersertifikasi, sementara 8.549 lainnya belum memenuhi standar tersebut.
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa akumulasi masalah dalam pelaksanaan MBG sudah melewati batas toleransi.
“Pemerintah harus segera menghentikan MBG agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar,” tegas Eva Nurcahyani dari Divisi Riset ICW.
ICW mengidentifikasi berbagai persoalan di sejumlah daerah, termasuk ketimpangan kualitas menu dan peralatan makan, ketidaksesuaian menu bagi siswa berkebutuhan khusus (SLB), beban kerja tambahan bagi guru tanpa kompensasi, dan dugaan keterlibatan oknum legislatif, aparat kepolisian, dan militer dalam proyek MBG.
“Program ini bukan hanya gagal menjawab kebutuhan gizi anak, tapi juga telah dibajak oleh kepentingan politik dan birokrasi,” pungkas Eva.
