Pasukan Perdamaian Indonesia Masuk Gaza: Mimpi Buruk Israel?

Khairul Fahmi, Co-Founder ISESS

Rencana pemerintah Indonesia untuk mengirimkan hingga 8.000 personel pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilisation Force (ISF) telah memantik diskursus panas. Di ruang publik, reaksi terbelah tajam antara kebanggaan akan peran aktif negara dan skeptisisme yang cukup keras. Narasi yang berkembang di kalangan skeptis umumnya berkisar pada kekhawatiran bahwa Indonesia sedang masuk ke dalam “jebakan” Amerika Serikat, atau sekadar menjadi stempel legitimasi bagi skenario asing.

Kekhawatiran ini sah dalam demokrasi. Namun kita perlu memperluas cakrawala analisis, melampaui sentimen anti-Barat semata. Jika kita melihat langsung ke dinamika internal Israel, kita akan menemukan sebuah anomali yang mengejutkan. Rencana kedatangan pasukan Indonesia justru ditentang keras oleh kelompok-kelompok garis keras di Tel Aviv, bahkan memicu kekhawatiran di kalangan faksi sayap kanan koalisi Benjamin Netanyahu.

Laporan harian The Guardian (10/2/2026) dan siaran Radio Publik Israel mengungkap fakta bahwa tokoh-tokoh sayap kanan Israel mati-matian menolak kehadiran TNI dalam ISF. Kekhawatiran ini mengonfirmasi opini Moshe Phillips di The Jerusalem Post (27/11/2025) sebelumnya.

Pemimpin Americans For A Safe Israel (AFSI), sebuah organisasi advokasi dan pendidikan pro-Israel terkemuka itu, secara eksplisit menyebut pengiriman pasukan Indonesia sebagai “strategic mistake” bagi Israel. Phillips bahkan mendesak agar pasukan Indonesia “must stay home” (harus tetap di rumah) karena dianggap memiliki agenda politik yang terlalu pro-Palestina.

Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana namun menohok. Jika kita menganggap pengiriman pasukan ini sebagai “jebakan” yang merugikan Palestina dan Indonesia sendiri, mengapa Israel justru merasa terancam?

Mimpi Buruk Faksi Kanan

Jawabannya terletak pada kalkulasi strategis tentang masa depan Gaza. Bagi faksi-faksi garis keras di Tel Aviv, Gaza pasca-perang idealnya adalah wilayah “hampa” di mana kontrol keamanan mutlak berada di tangan Israel Defense Forces (IDF). Kontrol mutlak ini memungkinkan mereka melakukan operasi “pembersihan” kapan saja dan mendorong emigrasi paksa warga Palestina.

Tujuan akhir faksi kanan ini jelas, yaitu membangun kembali pemukiman Yahudi di atas puing-puing Gaza (aneksasi). Kehadiran 8.000 tentara Indonesia adalah antitesis mutlak dari skenario tersebut. Keberadaan pasukan asing apalagi dari negara yang tidak mengakui Israel—akan menjadi penghalang fisik dan politik bagi ambisi mereka.

Laporan intelijen yang dikutip The Guardian menyebutkan pasukan Indonesia direncanakan menempati barak di wilayah selatan, antara Rafah dan Khan Younis. Secara taktis, ini adalah lokasi choke point yang sangat strategis. Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan secara efektif memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk.

TNI di lapangan bukan sekadar penjaga perdamaian, melainkan penanda batas wilayah yang secara de facto mengakui kedaulatan tanah tersebut. Ini menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan tanah tak bertuan (terra nullius) yang bisa dicaplok seenaknya. Inilah tembok geopolitik yang membuat sayap kanan Israel gerah.

Arena yang Tidak Monolitik

Argumen untuk bertahan semakin kuat jika kita membedah siapa saja yang kini duduk di sekeliling meja itu. Peta keanggotaan Board of Peace telah berkembang melampaui sekadar blok Barat, menjadi semacam “pasar kaget geopolitik” yang sangat heterogen. Masuknya negara-negara di luar poros tradisional seperti Vietnam, Kamboja, Mongolia, Uzbekistan, Kazakhstan, hingga Pakistan dan Argentina mengubah lanskap forum ini secara drastis.

Keberagaman ini adalah peluang emas bagi Indonesia karena membuktikan forum ini tidak monolitik. Di satu sisi, memang ada faksi “Hardliner” pro-Israel seperti Argentina di bawah Javier Milei atau Hungaria di bawah Viktor Orbán. Namun, kehadiran negara-negara dengan basis populasi Muslim yang kuat seperti Pakistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan, memberikan mitra alami bagi Indonesia.

Bersama mereka, kita bisa membentuk “kaukus penyeimbang” atau blok mini di dalam ruangan. Kita berpeluang untuk memveto agenda aneksasi yang mungkin diselundupkan oleh faksi Zionis kanan, atau mengimbangi narasi “real estate” dengan narasi hak asasi manusia. Selain itu, sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia memiliki legitimasi untuk menggalang solidaritas regional bagi Vietnam dan Kamboja agar tidak terjebak pragmatisme semata.

Bayangkan jika Indonesia mundur dari arena ini. Kita membiarkan Pakistan berjuang sendirian melawan narasi agresif Argentina misalnya. Kita membiarkan negara pragmatis seperti Vietnam ditarik sepenuhnya ke dalam orbit bisnis, tanpa ada yang mengingatkan soal kemanusiaan.

Bahaya “Linearitas” Penolakan

Di sinilah letak ironi, atau bahkan paradoks yang harus kita waspadai dengan jernih. Situasi makin krusial dengan perkembangan terbaru (11/2), di mana Israel dikabarkan resmi bergabung ke dalam Board of Peace. Bergabungnya Israel ke dalam dewan ini mengubah peta permainan secara drastis. Ini artinya, Israel kini resmi duduk di meja perundingan yang akan menentukan nasib rekonstruksi Gaza.

Bahaya “linearitas kepentingan” muncul jika kita memilih mundur. Jika Indonesia menolak hadir karena alasan idealisme atau kekhawatiran akan “jebakan”, kita justru sedang membiarkan kursi penyeimbang itu kosong. Kita membiarkan Israel duduk ditemani para sekutunya, untuk memonopoli narasi dan keputusan di lapangan.

Logikanya memang brutal, namun nyata. Garis keras sayap kanan Israel menolak TNI masuk karena ingin menguasai Gaza tanpa saksi mata. Sementara itu, kaum skeptis di Indonesia menolak karena khawatir dijebak. Jika kita menuruti kekhawatiran itu, hasilnya tetap sama: TNI batal berangkat, dan Israel menang mudah karena tidak ada kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace maupun di lapangan.

Jika kita mundur, pemenangnya adalah faksi sayap kanan Israel yang mendapatkan “hadiah kemenangan” dari keraguan kita di Jakarta. Kita seolah mempermudah pekerjaan mereka untuk mengisolasi Gaza dari dunia luar tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri untuk mengusir kita.

Tentu, jalan ini terjal. Kita tak boleh naif soal prinsip consent of the parties (persetujuan para pihak). Pengalaman di UNIFIL Lebanon mengajarkan betapa sulitnya posisi Indonesia akibat resistensi politik Israel, yang kerap menahan perwira kita di level Deputi.

Namun, skema ISF ini memiliki dinamika berbeda. ‘Consent’ Israel sedang dipaksa hadir melalui tekanan internasional di Board of Peace. Absennya kita di meja perundingan justru mempermudah Israel menggunakan “veto politik”-nya untuk menolak pasukan negara Muslim, persis seperti keinginan faksi kanan mereka.

Menuju “Boots on the Ground”

Indonesia kini berada di persimpangan sejarah, di mana diplomasi pertahanan bukan lagi tentang siapa yang menyediakan panggungnya, tetapi siapa yang berani naik ke panggung itu. Selama puluhan tahun dukungan kita dominan bersifat politis, namun hari ini sejarah membuka celah sempit bagi kita untuk menempatkan boots on the ground.

Penunjukan Indonesia adalah pengakuan atas profil unik kita sebagai negara dengan militer yang dihormati dan memiliki legitimasi moral di dunia Islam. Kehadiran pasukan Indonesia akan memberikan rasa aman psikologis bagi warga Gaza yang tidak mungkin bisa diberikan oleh pasukan dari negara Barat manapun.

Harus diakui, langkah ini memang menuntut kalkulasi yang sangat cermat dan kehati-hatian tingkat tinggi mengingat risikonya yang nyata. Namun, kita harus menyadari bahwa dalam realitas konflik sekeras ini, ruang gerak yang sempurna dan ideal adalah sebuah kemewahan yang sulit didapat.

Menunggu kondisi yang benar-benar sempurna, tanpa risiko dan dengan mandat yang 100% ideal, sama saja membiarkan momentum hilang. Itu artinya membiarkan Palestina sendirian menghadapi mesin militer yang ingin menghapus mereka. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Indonesia gagal melindungi Palestina di momen paling kritis. Bukan karena dihalangi Israel, tetapi karena kita sendiri yang ragu melangkah.

Maju terus. Karena ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, adalah salah satu tujuan negara kita. Dan garuda di dada pasukan kita, bisa jadi adalah harapan nyata dan benteng terakhir, bagi kedaulatan tanah yang dijanjikan itu.