Foto:Dok. Valid News
Jakarta, TM – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Data tersebut merupakan rangkuman per 27 September 2025.
“Berdasarkan pemantauan JPPI, korban keracunan MBG sudah mencapai 8.649 anak. Berarti, terjadi lonjakan jumlah korban keracunan sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Selasa (30/9).
Ubaid menjelaskan, pada September ini jumlah korban keracunan per minggunya selalu mengalami peningkatan. Penambahan jumlah korban terbanyak terjadi pada satu pekan lalu (22-27 September 2025) dengan korban mencapai 2.197 anak.
Ia mengatakan alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal.
“Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” tutur Ubaid.
JPPI pun mengecam respons pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdapat kasus keracunan.
“Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu,” ucap Ubaid.
Baca Juga: Ribuan Kasus Keracunan MBG, Prabowo Sebut Hanya 0,00017 Persen dari Total Penerima
Ia pun mempertanyakan SPPG lain yang juga terbelit berbagai masalah. Menurut dia, hal tersebut merupakan pendekatan tambal sulam, serta dinilai sangat berbahaya dan mengabaikan akar permasalahan.
Dalam melakukan meninjau MBG di lapangan, JPPI menemukan beragam problem, seperti menu di bawah standar; pengurangan harga per porsi; konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah.
“Oleh karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total,” tegas Ubaid.
Selain itu, evaluasi JPPI juga mengungkap tiga masalah fundamental yang menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan MBG.
Pertama, pemahaman gizi dan pangan yang buruk. Kedua, kepemimpinan yang keliru. Ia menyebut dalam Badan Gizi Nasional (BGN) yang seharusnya dikelola oleh pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan, justru didominasi oleh purnawirawan militer.
Masalah terakhir terkait eksklusi sekolah dan partisipasi masyarakat sipil. Ubaid mengatakan sekolah seolah-olah hanya dijadikan objek dari program ini, padahal MBG telah banyak mencaplok anggaran pendidikan.
Menurutnya, sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan dan juga pengelolaan program ini. Bahkan, peraturan dan pelaksanaan program berjalan tanpa partisipasi dan transparansi publik.
“Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas, terbukti telah mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak,” kata Ubaid.
“Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan dan pemenuhan gizi anak,” tambah Ubaid.
Berdasarkan temuan tersebut, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG hingga ada evaluasi menyeluruh. Kemudian, ia juga mendesak pemerintah melakukan reformasi di tubuh BGN dengan memastikan kepemimpinan diisi oleh tenaga profesional dan ahli di bidangnya.
