Seminar bertajuk “Refleksi 80 Tahun dan Harapan Masa Depan untuk Pertahanan Nasional Indonesia”. (Dok. Istimewa)
Jakarta, TM – Komunitas Peduli Hankam (KPH) menggelar seminar bertajuk “Refleksi 80 Tahun dan Harapan Masa Depan untuk Pertahanan Nasional Indonesia” di Jakarta, Sabtu (25/10).
Agenda tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh bidang pertahanan, yakni Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus mantan KSAD 2021–2023.
Selain itu, ada Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence Curie Maharani Savitri dan Senior News Editor Indonesia Defense Magazine, Nurhidayat Nasution.
Pada momen tersebut, Dudung dan Ario Seno menyatakan dukungannya kepada KPH sebagai komunitas yang digerakkan oleh anak muda pemerhati isu pertahanan dan keamanan.
Baca Juga: Prabowo Sebut KTT ASEAN Tunjukkan Semangat Kebersamaan dan Perdamaian Kawasan
Dudung menekankan pentingnya anak muda membahas dinamika lingkungan strategis global, perubahan ancaman, serta sadar tentang sistem pertahanan semesta (Sishankamrata).
Ia pun mengapresiasi KPH sebagai wadah konstruktif bagi generasi muda berkontribusi pada pertahanan negara.
Selain itu, forum yang digelar untuk mendorong kebangkitan generasi muda dalam isu pertahanan dan keamanan nasional tersebut memaparkan hasil survei tentang kepedulian masyarakat terhadap bidang pertahanan.
Dalam surveinya, KPH menemukan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan penguatan pertahanan siber nasional.
Meskipun, publik juga mengisyaratkan kekhawatiran akan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia serta pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pertahanan.
Selain itu, survei yang dilakukan pada 1-21 September 2025 ini memperlihatkan beragam persepsi publik terhadap kesiapan dan kecukupan alutsista TNI.
Sebagian responden menilai Indonesia perlu mempercepat modernisasi pertahanan. Sementara yang lain menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik dan pengawasan terhadap proses pengadaan.
“Pandangan ini muncul di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik dan percepatan teknologi militer global. Publik ingin memastikan modernisasi pertahanan tetap berpihak pada kepentingan nasional,” ujar Executive Coordinator Kenzie S. Ryvantya.
Selain itu, hasil survei KPH juga menunjukkan meski tingkat kepercayaan terhadap kemampuan siber TNI tergolong tinggi, publik masih khawatir terhadap potensi ancaman digital lintas negara.
Kenzie menegaskan, pertahanan siber harus diperkuat tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia dan literasi digital.
KPH berharap hasil temuan survei yang dipaparkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah.
Kenzie mengatakan pemaparan tersebut bertujuan untuk membangun sistem pertahanan nasional yang lebih terbuka, mandiri, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
Sementara itu, Nurhidayat Nasution, menyebut jika ruang-ruang diskusi mengenai informasi pertahanan perlu rutin digelar untuk memberikan pemahaman terhadap sebuah kebijakan maupun pembelian alutsista.
“Ruang-ruang diskusi seperti ini perlu dilakukan agar pemahaman dan pemikiran yang lebih konstruktif dapat lahir,” ujarnya.
