Wamen PPPA, Veronica Tan. (sumber: kemenpppa.go.id)
Jakarta, TM – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan pentingnya akurasi data gender untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran.
Hal tersebut diungkap Veronica dalam Talk Show dan Launching Pusat Studi Gender dan Kepemimpinan Birokrasi (PSGKB) di Kampus Politeknik STIA LAN, Jakarta, Selasa (9/12).
Veronica mengungkap bahwa sejauh ini, banyak perempuan bekerja namun tidak tercatat secara resmi karena mengidentifikasi diri sebagai ‘ibu rumah tangga’. Ia mencontohkan kasus di Cilacap, di mana perempuan yang ikut menambah pendapatan keluarga tidak tercatat sebagai pekerja.
“Akibatnya, program pemerintah tidak tepat sasaran karena data tidak memotret realitas,” kata Veronica, dikutip dari kemenpppa.go.id, Jumat (12/12).
Menurutnya, ketidakakuratan data berdampak langsung pada ketidaktepatan kebijakan, termasuk pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menilai keterlibatan perempuan dalam perencanaan desa masih minim, padahal suara perempuan sangat penting.
“Terutama terkait isu kesehatan, pangan, layanan dasar, hingga risiko bencana,” tuturnya.
Baca Juga: Wamen Veronica Tan Tekankan Pentingnya Ruang Ekspresi Perempuan dalam Seni dan Budaya
Veronica mengungkap bahwa perempuan adalah kelompok yang paling terdampak ketika terjadi bencana, baik dari sisi keselamatan, perlindungan, maupun risiko kekerasan.
Ia pun mendorong agar pembangunan desa memasukkan pelayanan dasar perempuan dan anak sebagai indikator utama.
“Dana desa tidak boleh hanya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan simbolis, tetapi juga untuk ruang aman perempuan dan anak,” tegas Veronica.
Selain itu, ia menjelaskan upaya mempercepat kesetaraan dan pemberdayaan perempuan tidak dapat berjalan apabila data tidak akurat dan kolaborasi lintas sektor tidak berjalan optimal.
Veronica juga menyerukan isu perempuan dan anak harus menjadi perhatian seluruh kementerian/lembaga, bukan hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
“Mungkin juga didorong agar birokrasi bergerak secara sistematis bukan administratif semata, dengan memasukkan indikator responsif gender dalam SKP ASN,” tambahnya.
Ia membeberkan target jangka menengah adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Gender, menurunkan Indeks Ketimpangan Gender, dan memperkuat inklusivitas dalam perencanaan dan kebijakan publik.
“Sinergi lintas kementerian, lembaga, daerah, dan komunitas sangat dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem inklusif dan mempercepat pemberdayaan perempuan,” pungkas Veronica.
