Foto:Dok. Istimewa
Jakarta, TM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pihaknya sempat menolak rencana pengadaan motor listrik dan komputer untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan pada tahun lalu karena belum menjadi prioritas.
“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4).
Ia kemudian menjelaskan bahwa MBG seharusnya diprioritaskan untuk pengadaan makanan. Selain itu, menurut Purbaya, mitra MBG sudah mendulang untung sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil motor. Untuk itu, ia akan melakukan pengecekan lebih lanjut atas video viral yang menunjukkan terdapat puluhan ribu motor listrik untuk program MBG.
“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi,” tutur Menkeu.
Video viral di media sosial menunjukkan terdapat motor listrik berjenis trail yang disesuaikan dengan embose logo Badan Gizi Nasional (BGN) dengan bodi berwarna biru muda. Sementara itu, video lainnya memperlihatkan deretan motor berjenis skutik yang turut memiliki logo BGN dan berwarna biru.
Baca Juga: Pemerintah Izinkan Kenaikan Tarif Pesawat Domestik Sebesar 9-13 Persen
Motor untuk Kepala SPPG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025. Motor tersebut ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan kemudian membantah isu yang menyebut pengadaan motor untuk MBG mencapai 70 ribu. Menurutnya, realisasi pengadaan motor listrik mencapai lebih dari 21 ribu unit dan dilakukan secara bertahap, yang dimulai dari Desember 2025.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG. Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (7/4).
Puluhan ribu unit motor listrik tersebut hingga saat ini belum didistribusikan lantaran masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
