Foto: Setpres BPMI
Jakarta, TM – Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut aturan pemberian penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Langkah ini sekaligus menandai sikap tegas pemerintah terhadap praktik suntikan modal negara yang selama ini dinilai tidak efisien.
Mengutip cnnindonesia.com, Selasa (17/6) pencabutan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2025 yang ditandatangani Prabowo pada 6 Mei 2025.
PP tersebut membatalkan PP Nomor 34 Tahun 2022, yang sebelumnya diterbitkan pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat struktur permodalan Waskita dan mendukung penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).
Adapun dana Rp3 triliun sebelumnya diberikan Jokowi kepada Waskita dengan tujuan memperbaiki kapasitas usaha perseroan tersebut dalam rangka penyelesaian PSN di bidang jalan tol.
Tambahan modal itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah ditetapkan dalam rincian belanja. Namun, pada akhirnya harus dikembalikan Waskita ke negara.
PMN itu akhirnya dialihkan Menteri BUMN Erick Thohir ke PT Hutama Karya (Persero). Ia menyebut uang tersebut dipakai Hutama Karya untuk mengambil aset-aset Waskita dalam rangka merger.
Dalam forum internasional di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6), Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak senang dengan penyertaan modal negara. Ia bahkan mengkritik keras BUMN Karya di hadapan para investor global di bidang infrastruktur.
Prabowo mengakui dirinya memang tidak percaya dengan kerja perusahaan negara. Menurutnya, urusan infrastruktur sudah seharusnya diserahkan kepada pihak swasta yang dikenal punya track record baik.
Harus kita akui, seringkali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia (BUMN) boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang akan (memberikan) PMN. Apa PMN-PMN ini? Kalau kita tanya perusahaan besar internasional, dia ada enggak PMN?” kritiknya
“Saya tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta sering lebih modern, efisien, dan tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar,” ujar Prabowo.
