Foto:Dok. BNI
Jakarta, TM – Bank Negara Indonesia (BNI) berikan pernyataan soal isu kebocoran data nasabahnya. Pihak bank menegaskan tidak menemukan indikasi pengambilan data nasabah secara tidak sah.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi menyeluruh dan menjalankan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan, termasuk koordinasi dengan pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hingga saat ini, kami tidak menemukan indikasi adanya pengambilan atau pemindahan data nasabah secara tidak sah,” tegasnya di Jakarta, Jumat (22/5).
BNI memastikan Tim IT Security terus melakukan pemantauan ketat dan penguatan sistem secara berkala untuk menangkal potensi gangguan keamanan siber. Seluruh layanan perbankan dipastikan tetap beroperasi normal, nasabah masih dapat bertransaksi melalui mobile banking, ATM, maupun kantor cabang.
Okki memastikan komitmen BNI dalam memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi nasabah sesuai perundang-undangan yang berlaku, sekaligus terus memperkuat infrastruktur digital secara berkelanjutan.
Sebelumnya, BNI ramai menjadi perbincangan di media sosial soal informasi penjualan data nasabah, yang disebutkan 1,5 terabyte, muncul di ruang publik antara lain melalui unggahan akun @karsapolitik bersama akun-akun kolaborasinya serta akun-akun lain.
Untuk meyakinkan warganet, akun yang terbiasa mengulas kritik isu politik tersebut membubuhkan identitas korporasi BNI dalam unggahannya. Tidak ada bukti dokumen apapun yang ditunjukan dalam unggahan akun ini, namun warganet disuguhi narasi dampak-dampak negatif jika kebocoran data tersebut benar-benar terjadi.
“Jika jatuh ke tangan yang salah, reputasi finansial dan privasi jutaan nasabah kini berada diujung tanduk,” demikian diungkapkan akun tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Bentuk BUMN Khusus Kelola Ekspor Sumber Daya Alam Indonesia
Berdasarkan data yang diterima Thinkmedio.com, kebocoran data di sektor keuangan dan lembaga negara tengah marak dalam periode yang sama. Pada rentang 18–21 Mei 2026, akun-akun pemantau siber seperti @DailyDarkWeb juga menyebarkan klaim serupa yang dikaitkan dengan BCA, BSSN, DISDUKCAPIL, KPK, hingga TNI, mengindikasikan adanya pola serangan atau klaim terkoordinasi yang menyasar berbagai institusi strategis Indonesia secara bersamaan.
Oleh karena itu, sebagai langkah keamanan tambahan, pengguna layanan perbankan digital juga dianjurkan untuk mengganti PIN dan password secara berkala sebagai langkah pencegahan tambahan guna menjaga keamanan akun dan transaksi perbankan.
Di tengah meningkatnya modus penipuan digital dan serangan siber terhadap sektor keuangan, pengguna layanan perbankan digital juga dianjurkan untuk mengganti PIN dan password secara berkala sebagai langkah pencegahan tambahan guna menjaga keamanan akun dan transaksi perbankan.
