Foto:Dok. Istimewa
Jakarta,TM – Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) menilai kebocoran pendapatan negara di sektor energi tidak hanya disebabkan praktik korupsi, tetapi juga akibat lemahnya tata kelola, pengawasan, serta struktur kelembagaan yang belum optimal.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengembalikan Kejayaan Kedaulatan Energi Nasional: Mengurai Kebocoran Pendapatan Negara Sektor Energi, Upaya Mitigasi, dan Penguatan Sinergi Strategis Nasional” yang digelar di Jakarta, Kamis (9/7).
Ketua Harian DPN IARMI, Muhammad Arwani Deni, menegaskan energi merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan nasional, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor energi nasional,” ujarnya.
Komisaris Utama PT PLN Energi Gas, Syaiful Chaniago, menilai akar persoalan energi terletak pada lemahnya fungsi pengawasan. Menurutnya, komisaris tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi harus aktif membaca data, memahami kondisi lapangan, mengawasi penggunaan anggaran, serta berani mengoreksi manajemen bila ditemukan penyimpangan.
“Komisaris menerima mandat dari negara sehingga fungsi pengawasan harus dijalankan secara substantif, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, menilai kebocoran sektor energi bersifat struktural. Ia menyebut kerugian negara tidak hanya muncul dari tindak pidana korupsi, tetapi juga inefisiensi, manipulasi tata niaga, pencurian energi, serta struktur kelembagaan yang terfragmentasi.
“Banyaknya holding, subholding, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan di lingkungan BUMN energi berpotensi memperpanjang rantai pengambilan keputusan, menyulitkan pengawasan, dan membuka ruang inefisiensi,” jelasnya.
Baca Juga: Polri Ungkap Dugaan Korupsi Batu Bara, Sebabkan Blackout dan Kerugian Negara Rp5 Triliun
Arie mendorong penguatan digitalisasi, sistem data terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM, pembenahan regulasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola migas untuk menutup potensi kebocoran pendapatan negara.
Pengamat energi Ugan Gandar menekankan persoalan energi tidak boleh hanya menjadi ruang diskusi elite politik, penguasa, maupun bisnis. Menurutnya, masyarakat sipil, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda perlu dilibatkan dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga sektor energi nasional.
Ia menilai rendahnya literasi publik sering kali memunculkan penilaian tidak utuh terhadap peran BUMN energi. Padahal, Pertamina tidak semata menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga mengemban mandat negara untuk menjamin distribusi energi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
“Program BBM Satu Harga menjadi bukti bahwa BUMN energi menjalankan fungsi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, bukan semata mengejar keuntungan komersial,” ujarnya.
Ugan mendorong IARMI bersama FSPPB membangun gerakan literasi energi nasional agar masyarakat memahami pentingnya kedaulatan energi sebagai kepentingan strategis bangsa.
Akademisi Prof. Abdul Haris Fatgehipon menegaskan energi merupakan instrumen strategis yang menentukan posisi tawar suatu negara dalam percaturan global.
“Negara yang tidak mampu mengendalikan sumber daya energinya akan lebih rentan terhadap tekanan kepentingan eksternal,” katanya.
Ia menekankan kebijakan energi nasional harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa melalui penguasaan sumber daya, penguatan regulasi, serta pengelolaan yang berpihak pada kepentingan nasional.
