Foto:Dok. ncr-iran.org
Jakarta, TM – Sebanyak lebih dari 500 orang dilaporkan menjadi korban dalam gelombang aksi unjuk rasa menentang pemerintahan Iran yang telah berlangsung sejak 28 Desember 2025.
Laporan tersebut diungkap oleh HRANA, kelompok hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Menurut HRANA, korban tewas terdiri dari 490 demonstran dan 48 aparat keamanan. Selain itu, lebih dari 10.600 orang dilaporkan ditangkap dalam rangkaian aksi protes tersebut.
Hingga saat ini, otoritas Iran belum merinci data resmi mengenai jumlah resmi korban tewas. Meski demikian, pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari untuk mengenang warga yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
Gelombang protes besar-besaran yang terjadi di Iran pada akhir 2025 disebut sebagai yang terbesar sejak 2022. Aksi tersebut awalnya dipicu oleh krisis moneter di Teheran, yang kemudian meluas dan berubah menjadi tuntutan perubahan rezim kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei.
Lembaga HAM memperkirakan aksi protes telah menyebar di seluruh provinsi negara itu. Demonstran umumnya mendesak agar Iran kembali ke monarki dengan Reza Pahlavi sebagai pemimpin. Reza Pahlavi merupakan putra mahkota terakhir Kerajaan Iran sekaligus Kepala Dinasti Pahlavi yang kini diasingkan dari Iran.
Seiring meningkatnya eskalasi protes, pemerintah Iran juga memutus jaringan internet nasional sejak 8 Januari 2026. Dalam sejumlah aksi, para pendemo dilaporkan membakar gedung-gedung pemerintah, kendaraan dan fasilitas umum.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan dukungannya kepada demonstran Iran. Di media sosial, Trump bahkan menyebut bahwa AS akan “siap membantu”.
Namun, pemerintah Iran sudah memperingatkan agar AS tak ikut campur dalam persoalan domestik mereka. Teheran mengancam akan menyerang pangkalan dan kapal Washington apabila AS nekat menyerang.
