Foto:Dok. BGN
Jakarta, TM – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua YLKI, Niti Emiliana menyebut bahwa hingga saat ini pemerintah belum melaksanakan program MBG secara transparan. Menurutnya, hal ini membuat banyak penerima manfaat mendapat makanan sesuai dengan standar gizi.
Selain itu, Niti juga menyebut bahwa implementasi program MBG banyak dipertanyakan para penerima manfaat karena pemerintah belum dapat memastikan kehigienisan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Padahal, tambah dia, komponen tersebut merupakan hak dasar yang perlu didapat masyarakat sebagai penerima program.
Berdasar evaluasi itu, YLKI merekomendasikan 4 hal yang dinilai perlu untuk dipenuhi pemerintah. Pertama, terkait pengawasan.
Baca Juga: 426 Pelajar di Yogyakarta Keracunan MBG, Sakit Perut Hingga Diare
Menurutnya, hal ini diperlukan guna memastikan bahwa makanan yang sampai ke masyarakat dijamin kemanannya.
Kedua, YLKI meminta pemerintah untuk dapat meningkatkan kapasitas dengan memperkuat pemantauan dan juga standar kehigienisan sanitasi dari pelaku UMKM dan juga agar SPPG dialihkan ke kantin sekolah yang dinilai jauh lebih aman.
“Ketiga adalah transparansi, membuka akses data dan melibatkan masyarakat serta komitmen sekolah dalam memantau dan perlaksanaan program,” kata Niti, dikutip dari bisnis.com, Jumat (17/10).
Keempat, YLKI juga meminta pemerintah untuk melakukan edukasi dengan mengintegrasikan pembelajaran gizi seimbang ke dalam kurikulum SD dan juga SMP, SMA untuk membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini.
