Menteri Keuangan Jajaki Kolaborasi Ekonomi Strategis dengan PBNU

Jakarta, TM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, di Jakarta, Rabu (22/7).

Pertemuan keduanya selain menjadi ajang silaturahmi, juga untuk membuka ruang diskusi soal penguatan peran NU dalam mendukung program pemerintah, pengembangan investasi, sampai peluang kerja sama di sektor ekonomi syariah.

Dengan jaringan yang menjangkau hingga tingkat desa, NU dipandang memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.

Purbaya mengatakan, kunjungannya dilandasi niat untuk kembali menjalin kedekatan dengan keluarga besar NU.

Selain berbicara mengenai isu-isu ekonomi, Gus Yahya menekankan pentingnya pemanfaatan jaringan NU sebagai saluran komunikasi pemerintah sekaligus memperluas aktivitas ekonomi organisasi melalui usaha, investasi, hingga kerja sama lintas negara.

“NU sekarang mulai melakukan bisnis dan investasi sampai entitas internasional. Karena itu kami meminta arahan Menteri Keuangan agar langkah yang ditempuh tetap sejalan dengan regulasi pemerintah,” ujar Gus Yahya.

Purbaya menyambut positif gagasan yang dipaparkan pengurus PBNU, termasuk rencana pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi seperti pupuk dan bahan bangunan. Menurutnya, proyek tersebut tidak hanya mengurangi persoalan lingkungan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, diskusi juga menyinggung isu koperasi pertambangan yang belakangan menjadi perhatian publik. Purbaya menegaskan bahwa hal tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sementara Kementerian Keuangan hanya mengikuti regulasi yang berlaku.

Gus Yahya menekankan kebutuhan NU akan kepastian arah kebijakan agar seluruh aktivitas ekonomi organisasi berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola pemerintahan. Menanggapi hal itu, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan PBNU.

“Sejauh ini memang belum ada kerja sama yang spesifik. Tapi kita akan terus berdiskusi, termasuk mengenai ekonomi syariah yang juga akan terus kita bahas bersama,” ujar Purbaya.

Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional. Dengan jaringan yang luas, NU dipandang mampu memperkuat literasi ekonomi, mempercepat implementasi program pemerintah, serta mengembangkan ekosistem investasi sosial berbasis masyarakat.

Hingga akhir pertemuan, belum ada penandatanganan nota kesepahaman formal antara Kementerian Keuangan dan PBNU. Namun, kedua pihak sepakat melanjutkan komunikasi intensif untuk menjajaki peluang kolaborasi yang diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi nasional.