PBB Desak Penegakan HAM dan Penyelidikan Transparan atas Penanganan Demo di Indonesia

Jakarta, TM – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan menyeluruh, cepat dan transparan terkait dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, termasuk dalam penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani melalui unggahan video di Instagram @ohchr_asia, Selasa (2/9).

Pernyataan tersebut menanggapi aksi demonstrasi yang terus meluas di berbagai daerah di Indonesia.

Aksi tersebut bahkan di sejumlah titik berujung pada bentrokan antara aparat dan massa hingga menelan korban jiwa.

“Kami memantau secara saksama maraknya kekerasan di Indonesia dalam konteks aksi protes nasional terkait tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menanggapi berbagai kekhawatiran publik,” jelas Shamdasani.

OHCHR juga menyerukan agar pihak berwenang dapat menjunjung tinggi hak atas kebebesan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sesuai dengan norma dan standar internasional.

Baca Juga: Pemerintah Malaysia Pastikan Tidak Akan Memberikan Perlindungan Kepada Riza Chalid

“Seluruh aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” pungkas Shamdasani.

Selain itu, OHCHR menyoroti pentingnya kebebasan dan independensi media dalam meliput peristiwa aksi massa, tanpa adanya intervensi atau pembatasan.