Prabowo Dorong Penguatan Industri Tekstil, Atasi Impor Ilegal dan Buka Lapangan Kerja

Jakarta,TM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai salah satu sektor strategis penopang perekonomian nasional. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut industri TPT memiliki peran penting karena mencakup rantai produksi dari hulu hingga hilir.

“Industri TPT menyumbang 0,97 persen terhadap perekonomian, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan nilai ekspornya mencapai USD 12 miliar,” ujarnya usai rapat di Istana Negara, Selasa (22/9).

Airlangga menambahkan, pertumbuhan industri TPT mencapai 5,6 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sektor ini masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu segera diatasi.

Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah harmonisasi tarif dari hulu ke hilir, termasuk biaya masuk antidumping yang dikeluhkan industri garmen.

“Jika masalah ini terselesaikan, kontribusi TPT terhadap ekonomi bisa lebih besar dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” jelasnya.

Saat ini, tingkat utilisasi pabrik tekstil baru sekitar 75 persen. Pemerintah melihat masih ada ruang ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Pemerintah juga memetakan sektor TPT berdasarkan kategori, seperti tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki, untuk menentukan prioritas penanganan. Data menunjukkan neraca dagang tekstil bahan baku masih defisit, dengan impor USD 8,4 miliar dan ekspor USD 3,1 miliar. Sebaliknya, neraca dagang pakaian mencatat surplus, ekspor USD 8,7 miliar berbanding impor USD 690 juta.

Prabowo meminta agar hambatan di hilir segera ditangani, terutama maraknya impor ilegal yang membanjiri pasar domestik.

“Presiden sudah meminta Kementerian Keuangan dan Bea Cukai menertibkan impor ilegal karena sangat mengganggu produsen garmen dalam negeri,” kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menambahkan, pemerintah akan mendorong perbankan nasional, khususnya Himbara, untuk mempermudah akses pinjaman bagi pelaku usaha TPT. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk peremajaan mesin-mesin produksi yang sudah tua.

“Daya saing produk tekstil kita masih tertinggal. Karena itu, perbaikan mesin menjadi krusial,” ujar Rosan.
Selain itu, pemerintah berencana memberikan kembali fasilitas tax holiday dan tax allowance bagi investasi baru di sektor tekstil.

Rosan juga menyebut adanya rencana pembentukan kawasan khusus yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan teknologi modern, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing produk nasional.