Foto:Dok. Istimewa
Jakarta, TM — Untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Kebijakan ini diambil di tengah lonjakan harga pupuk global akibat gangguan pasokan dunia.
Penurunan harga sebesar 20% ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kemampuan Presiden dalam membaca situasi global, khususnya terkait potensi krisis pupuk yang mulai menekan banyak negara.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Amran, Minggu (3/5).
Baca Juga: Ribuan Buruh Gelar Aksi May Day di DPR: Buruh Masih Jauh dari Sejahtera
Kebijakan ini hadir pada momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz—jalur yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea global melonjak lebih dari 40% hanya dalam hitungan minggu.
Negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk pun menghadapi ancaman krisis produksi pangan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah struktural yang menyasar aspek biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah tekanan harga global.
Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden. Dengan langkah ini, alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, hingga langsung ke petani.
Akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia tepat waktu dan mudah diakses.
Dari sisi ketahanan stok, pemerintah telah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China dapat diminimalkan. Dengan demikian, pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap terjaga.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Selain itu, akses pupuk diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata dan memperkuat posisi tawar petani terhadap fluktuasi harga gabah.
