Sekolah Rakyat (Foto: Dok. Kemensos RI)
Jakarta, TM – Program Sekolah Rakyat tahun ajaran baru 2025-2026 yang merupakan inisiatif pendidikan Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan pada Senin (14/7).
Kementerian Sosial dalam laman sekolahrakyat.kemensos.go.id menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program bagi anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam miskin dan miskin ekstrem berdasarkan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Sebanyak 63 lokasi Sekolah Rakyat yang mulai melaksanakan kegiatan pengenalan bagi siswa pada hari ini merupakan bagian dari total rencana 100 titik sekolah.
Sementara itu, 37 Sekolah Rakyat lainnya dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Juli 2025.
Adapun Sekolah Rakyat yang beroperasi pada Juli ini dapat menampung 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang tersebar di 29 provinsi.
Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik). Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa.
Baca juga: Hadiri Piala Pertiwi, Wamen PPPA Dukung Implementasi Kesetaraan Gender di Bidang Olahraga
Sekolah Rakyat dirancang sebagai institusi pendidikan berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Pada siang hari, para siswa akan mengikuti pembelajaran formal, sementara malam harinya diisi dengan kegiatan penguatan pendidikan karakter. Kurikulum sekolah ini menekankan nilai-nilai keagamaan, kepemimpinan, serta keterampilan hidup.
“Untuk mendukung proses belajar, sekolah ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti asrama, laboratorium, sarana olahraga, dan gedung serbaguna. Seluruh biaya pendidikan, termasuk konsumsi, akomodasi, buku, dan seragam, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah,” jelas Kementerian Sosial dikutip Senin (14/7).
Ke depan, pemerintah akan membangun sekolah permanen di atas lahan minimal 8 hektare. Satu sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah akan mulai membangun 100 sekolah rakyat permanen pada September 2025.
“Kementerian PU bersama Kementerian Sosial terus mencari lokasi yang permanen,” ujar Agus.
