Foto: Dok. DPR RI
Jakarta, TM – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syamsu Rizal menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia menyikapi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat.
Politisi yang akrab disapa Deng Ical itu menilai kasus ini tidak bisa dipandang biasa karena menyentuh langsung prinsip hukum internasional dan kedaulatan negara.
“Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat ini adalah preseden yang sangat berbahaya dan merusak tatanan dunia. Ini bukan penegakan hukum, melainkan bentuk penjajahan terhadap negara lain,” tegas Deng Ical lewat keterangan resmi, Selasa (6/1).
Ia menilai langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan praktik hukum rimba di tingkat global, ketika negara kuat bertindak sepihak tanpa tunduk pada mekanisme hukum internasional yang sah dan disepakati bersama.
“Ini bukan lagi soal Venezuela semata. Donald Trump sedang menerapkan hukum rimba internasional. Jika dibiarkan, dunia akan masuk ke era kekacauan global karena hukum internasional diabaikan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Deng Ical meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak tinggal diam. Ia mendorong Indonesia mengambil peran aktif dengan mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera menggelar Sidang Darurat untuk membahas kasus ini secara terbuka dan berkeadilan.
“Indonesia harus berdiri di garda depan memperjuangkan keadilan internasional. PBB tidak boleh hanya berhenti pada kecaman,” kata Deng Ical.
“Harus ada tindakan tegas dan nyata untuk menjaga kedaulatan negara serta mencegah praktik imperialisme modern,” sambungnya.
Baca Juga: Usai Serangan Militer Amerika di Venezuela, Pertamina Pastikan Aset Minyak Aman
Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I itu menekankan bahwa pembiaran terhadap tindakan sepihak semacam ini akan berdampak serius bagi tatanan global.
Menurutnya, fondasi hubungan internasional dan perdamaian dunia akan terancam jika tidak ada sikap tegas dari komunitas internasional. Selain itu, ia juga menilai aksi sepihak tersebut berpotensi menggerus kepercayaan dunia terhadap lembaga internasional seperti PBB khususnya Dewan Keamanan sehingga gagasan untuk melakukan reset DK PBB menjadi semakin relevan dan aktual.
“Jika hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Termasuk negara-negara berkembang. Dunia tidak boleh tunduk pada ‘kekuatan’ semata,” pungkas Deng Ical.
