Indonesia Hentikan Impor Solar, Diklaim bisa Menghemat Devisa Rp170 Triliun

Jakarta,TM – Indonesia mencatat tonggak sejarah baru dalam sektor energi nasional. Melalui penerapan penuh kebijakan mandatory B50, pemerintah berhasil menghentikan seluruh impor solar dan sekaligus menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kebijakan B50, campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dengan 50 persen solar menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan energi.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyebut program ini sebagai titik balik historis.

“Bayangkan kalau bahan bakar yang menggerakkan kendaraan kita berasal dari kebun petani Indonesia. Melalui B50, kita sedang membangun energi yang mandiri dari sumber daya sendiri, dengan manfaat yang kembali kepada masyarakat,” ujarnya, Jumat (9/10).

Sebelum kebijakan ini diterapkan, Indonesia masih mengimpor 3–4 juta kiloliter solar setiap tahun. Ketergantungan tersebut menyedot devisa ratusan triliun rupiah yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri.

Namun sejak Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program B50 pada Juli lalu di Karawang, Jawa Barat, peta ketahanan energi nasional berubah fundamental. Untuk pertama kalinya, kebutuhan bahan bakar domestik sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Separuh isi tangki solar kini berasal dari sawit yang ditanam oleh petani Indonesia.

Keberhasilan eksekusi B50 memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional. Penghematan devisa Rp170 triliun kini berputar di dalam negeri, menggerakkan sektor riil dan memperkuat rantai pasok domestik.

Penyerapan bahan baku sawit meningkat signifikan, memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus membuka lapangan kerja baru. Data Kementerian ESDM menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor ini naik dari 1,8 juta menjadi 2,1 juta orang.

“Energi tidak hanya soal memenuhi kebutuhan bahan bakar, tetapi juga bagaimana manfaat ekonominya tetap berada di dalam negeri. Kemandirian energi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil,” kata Dwi.