Foto:Dok.Istimewa
Khairul Fahmi — Co Founder ISESS
Jakarta – TM Angka itu saya cetuskan ketika host meminta penilaian 1–10. Seolah ingin memastikan, menjelang penutup ia menegaskan kembali, “udah ngasih ponten delapan aja.”
Penilaian ini berangkat dari empat hal yang berulang kami bahas dalam siaran: stabilitas yang dikelola, ruang demokrasi yang bekerja, belanja pemerintah sebagai stimulus, dan pengawasan yang kian terasa; sementara aspek komunikasi dipandang sebagai penopang agar empat hal itu terbaca publik secara wajar.
Tentang stabilitas, poin saya sederhana: ukuran tahun pertama bukan absennya gejolak, melainkan apakah dinamika bisa dikelola. Kita melewati demonstrasi akhir Agustus, isu ekonomi–hukum yang sensitif, hingga riuh opini digital, tetapi semua itu tidak berubah menjadi krisis nasional.
Respons pemerintah tampak berupa koreksi kebijakan, pengamanan yang terukur, dan saluran aspirasi yang tetap terbuka. Itu sebabnya saya menyebutnya stabilitas yang dikelola, bukan stabilitas yang steril. Kita jujur mengakui bahwa tensi ada, tetapi tetap terkendali.
Peristiwa akhir Agustus menjadi contoh terang: ada perusakan fasilitas publik dan ketegangan di sejumlah daerah, namun emosi publik tidak dibiarkan menggantung. Dialog dibuka, koreksi cepat ditempuh, aparat diminta bertindak lebih terukur, dan kita melihat situasi segera terkendali.
Dari sana, kami menautkan stabilitas dengan ruang demokrasi. Ukurannya: kanal formal tidak mati; ekspresi warga masih tersalurkan dan ditangani secara proporsional, sehingga protes tidak otomatis menjelma pembangkangan, seperti dialami sejumlah negara, termasuk di Eropa.
Ini krusial di era percepatan narasi digital. Kegaduhan kerap dipicu tiga hal seperti rasa ketidakadilan, salah paham besar, dan laju narasi di ruang digital, apalagi pada isu yang menyentuh kebutuhan pokok, layanan dasar, atau perkara hukum maupun sosial ekonomi.
Kami juga meluruskan cara pandang atas belanja pemerintah, yang dikomentari oleh pendengar. Fungsi anggaran memang harus dibelanjakan supaya bekerja sebagai stimulus. Yang perlu dijaga justru tiga hal: jangan tersendat, jangan bocor/terkorupsi, dan multiplier effect-nya jelas serta terukur. Dengan begitu, manfaatnya terasa kasatmata, bukan sekadar angka di laporan.
Baca Juga: Indonesia Konsisten Dukung Upaya Perdamaian dan Rekonstruksi Gaza
Menjelang akhir sesi, seorang pendengar lain menilai pengawasan lemah. Saya meluruskan dengan mengungkap indikator positif yang terasa: ketika pengawasan bekerja lebih efektif, maka penyimpangan akan menjadi lebih terlihat dan faktanya sejumlah kasus besar terungkap.
Ini konsekuensi yang sehat. Tetapi ritmenya memang harus dijaga agar tidak antiklimaks. Pasalnya, mengurai masalah menahun tentu membutuhkan waktu sekaligus konsistensi.
Di atas empat hal itu, komunikasi berperan sebagai penopang: klarifikasi resmi yang cepat, koordinasi lintas-platform, dan literasi publik membantu emosi tidak mengalahkan data. Karena itu, saya mengapresiasi positif langkah pemerintah mentransformasi Kantor Komunikasi Presiden menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai indikasi keseriusan merapikan arus informasi kebijakan.
Menutup catatan, hari ini, Jumat, 17 Oktober 2025, bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo. Maka ponten delapan saya tempatkan sebagai kado kejujuran: apresiasi atas fondasi yang sudah terbentuk, sekaligus pengingat untuk terus memacu eksekusi belanja, menjaga ritme pengawasan, dan menata penopang komunikasi agar hasilnya kian kasatmata bagi publik.
Selamat ulang tahun, Pak Prabowo. Berkah sehat dan terus semangat, menebar manfaat untuk rakyat!
