Foto:Dok. Istimewa
Jakarta, TM – Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menilai banjir dan longsor Aceh akhir 2025 menjadi krisis serius karena merusak lingkungan, menekan ketahanan pangan, dan melemahkan ekonomi masyarakat.
Ia menilai pemulihan tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi harus menjawab semua lapisan yang terdampak yakni petani dan nelayan dengan ekosistem yang selama ini telah mereka bangun.
Achmad menegaskan pemulihan harus dilakukan negara secara aktif dan terencana karena skala kerusakan sudah melampaui kemampuan pulih alami, terutama pada sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang hidup rakyat.
“Kerusakan lingkungan di Aceh sudah berada pada skala yang tidak bisa dibiarkan pulih secara alami,” kata Achmad.
“Negara harus hadir melalui restorasi ekologis aktif, terutama pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan hidup rakyat,” sambung dia.
Baca Juga: Komisi I Desak Kemenlu Tangani Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Menurut Achmad, restorasi ekologi bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem agar produktif, mandiri, dan tahan bencana melalui rehabilitasi tanah, pemulihan daerah aliran sungai, penguatan pesisir, serta pemanfaatan infrastruktur hijau berkelanjutan.
Adapun data foto udara dan laporan daerah menunjukkan sekitar 40.000 hektare lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak banjir, dengan sawah terendam lama, tertimbun lumpur, dan mengalami gagal panen.
Di sektor perikanan, kajian awal Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan sekitar 38.875 hingga 40.000 hektare tambak di Aceh terdampak banjir dan menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus ancaman keseimbangan ekosistem pesisir.
Sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia (KASAI), Achmad juga mengapresiasi respons Presiden yang cepat sejak penanganan darurat hingga pembentukan satuan tugas lintas sektor.
“Langkah cepat presiden dalam mendukung penanganan bencana dan membentuk Satgas menunjukkan kehadiran negara di saat krisis, sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat terdampak,” katanya.
Kendati demikian, Achmad menekankan pemulihan hunian dan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pemulihan ekosistem dan mata pencaharian.
Menurutnya bila berlangsung tanpa restorasi ekologi berkelanjutan, maka kerentanan ekonomi dan risiko bencana berulang tetap tinggi.
Achmad menyebut restorasi ekologis juga dapat membuat Aceh berpeluang menjadi contoh nasional rekonstruksi pascabencana yang memulihkan alam, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
