Masyarakat Malaysia Desak Anwar Ibrahim Mundur, Imbas Meningkatnya Pajak dan Tarif Listrik

Jakarta, TM — Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim didesak mundur oleh pengunjuk rasa di Kuala Lumpur.

Dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan “Turun Anwar” atau “Mundur Anwar” pengunjuk rasa berkumpul di Lapangan Kemerdekaan untuk mendengarkan pidato para pemimpin oposisi.

Ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik atas meningkatnya biaya hidup di Malaysia. Belum lagi, ada tuduhan kegagalan mewujudkan reformasi yang dijanjikan Anwar.

Langkah Anwar yang menerapkan Pajak Penjualan dan Jasa (PPJ) dan juga menaikkan tarif listrik menjadi pemantik. Aturan itu dikhawatirkan terus menekan biaya hidup yang dapat membebani masyarakat Malaysia.

Seorang pengunjuk rasa anggota kelompok mahasiswa Islam mengatakan, ia khawatir pajak baru serta tarif listrik yang lebih tinggi yang dikenakan pada perusahaan besar. Kata dia, pada akhirnya, itu akan dibebankan kepada konsumen.

“Pajak-pajak ini dibebankan kepada produsen, sehingga secara otomatis akan memengaruhi harga makanan,” ujarnya dimuat Reuters.

Anwar yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak 10 November 2022 menyebut bahwa semua kebijakannya pada dasarnya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.

Meski kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, publik khawatir karena berpotensi naiknya harga kebutuhan pokok.

Kebijakan ini menjadi pertentangan. Pasalnya, Anwar Ibrahim berjanji yang menekankan reformasi dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Untuk merespons suara masyarakat, pemerintah kemudian mengumumkan sejumlah bantuan langsung tunai dan subsidi tambahan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk insentif RM100 yang akan dibagikan pada akhir Agustus 2025.

Selain kontroversi ekonomi, Anwar juga dihadapkan pada tudingan mengenai integritas hukum. Ia dikritik setelah jaksa menghentikan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh dekat kekuasaan.