Konferensi Pers,Presiden RI Prabowo Subianto saat kedatangan dari lawatan ke 4 Negara, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, (27/09/25) Foto:Setpres BPMI
Jakarta, TM – Langkah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas reporter CNN Indonesia memicu kecaman keras dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menyebut tindakan itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers yang semakin terang-terangan.
Kartu identitas tersebut yang menjadi akses utama bagi jurnalis untuk meliput kegiatan Presiden Prabowo Subianto diduga dicabut setelah sang reporter mengajukan pertanyaan sensitif soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9), sesaat setelah Prabowo kembali dari lawatan luar negeri.
“Jika benar pencabutan itu dipicu oleh pertanyaan soal MBG, maka ini adalah bentuk penghalangan kerja jurnalistik. Ini bukan sekadar prosedur birokrasi, ini adalah sinyal bahaya bagi demokrasi,” tegas Mustafa, Minggu (28/9).
Mustafa mengkhawatirkan bahwa praktik semacam ini akan mengubah jurnalis menjadi sekadar corong Istana, tak lagi bebas bertanya, apalagi mengkritisi kebijakan publik. Ia menyoroti kecenderungan Biro Pers yang mulai mengatur apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan kepada Presiden.
“Jangan sampai Prabowo hidup dalam gelembung informasi. Jika jurnalis saja dibungkam, bagaimana publik bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi?” ujar Mustafa.
Dalam insiden tersebut, reporter CNN Indonesia bertanya, “Makan bergizi gratis. Ada instruksi khusus enggak untuk BGN, Pak?” merujuk pada Badan Gizi Nasional yang tengah disorot akibat maraknya kasus keracunan makanan MBG.
Presiden Prabowo merespons dengan mengatakan akan segera memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat terkait untuk membahas masalah tersebut. Ia mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program MBG dan memperingatkan agar isu keracunan tidak dipolitisasi.
Baca juga: Ahmad Sahroni Disangka Penjaga Rumah Saat Massa Menjarah, Ini Kesaksian Stafnya
Namun, respons Istana terhadap pertanyaan itu justru berujung pada pencabutan akses reporter CNN Indonesia. Biro Pers menyatakan pertanyaan tersebut “di luar konteks” dan menyampaikan keberatan langsung kepada reporter yang bersangkutan.
Tak lama setelah pertemuan itu, kartu identitas liputan Istana milik reporter CNN Indonesia resmi dicabut. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan komentar atas insiden ini.
Kartu identitas tersebut selama ini menjadi syarat utama bagi jurnalis untuk meliput kegiatan Presiden secara langsung. Pencabutannya bukan hanya soal akses fisik, tapi juga soal pembatasan ruang kontrol publik terhadap kekuasaan.
