Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari. Foto.Dok. DPR RI
Jakarta, TM – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, pemerintahan Prabowo-Gibran masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam sektor energi selama setahun memimpin RI.
Hal ini disampaikan Ratna merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebut hanya presiden yang berhak menilai kinerja kementerian.
Menurut Ratna, justru melalui berbagai pekerjaan rumah tersebut, publik dan DPR bisa menilai capaian Kementerian ESDM selama setahun terakhir.
“Tentu kita menghargai semangat kerja Pak Menteri, tetapi evaluasi publik dan DPR juga penting untuk memastikan arah kebijakan energi nasional tetap sejalan dengan target kemandirian dan keberlanjutan,” kata Ratna lewat keterangan Resmi yang diterima Think Medio, Selasa (21/10).
“Masih banyak PR besar yang harus dituntaskan,” tambahnya.
Ratna menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang belum menunjukkan kemajuan berarti selama setahun berjalannya Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah pembangunan kilang minyak yang ditujukan untuk mengurangi impor BBM, namun belum juga rampung.
“Begitu juga pabrik etanol yang bisa jadi solusi bahan bakar alternatif ramah lingkungan, masih belum terlihat langkah percepatannya,” jelasnya.
Selain itu, Ratna juga menyoroti implementasi kebijakan energi hijau yang belum maksimal. Ia mengingatkan, tanpa roadmap yang jelas dan investasi berkelanjutan, cita-cita net zero emission akan sulit tercapai.
Kemudian, ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Minerba, yang hingga saat ini masih belum rampung dan berpotensi menghambat kepastian hukum di sektor pertambangan.
“UU Minerba ini penting untuk menjamin keberlanjutan industri tambang nasional, termasuk hilirisasi dan nilai tambah di dalam negeri,” ungkap Ratna.
“Oleh karena itu, penyusunan aturan turunannya jangan sampai lamban agar tidak menimbulkan kekosongan hukum atau kebijakan yang tumpang tindih,” sambungnya.
Kendati demikian, Ratna menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI tetap mendukung langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi dan kemandirian sumber daya, namun tetap menekankan transparansi dan keberpihakan pada rakyat.
“Evaluasi bukan berarti mengkritik tanpa solusi, justru ini momentum bagi kita semua, pemerintah dan parlemen, untuk memperbaiki tata kelola energi agar lebih berdaulat, efisien, dan berkeadilan,” pungkasnya.
