Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Jakarta, TM – Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap bahwa mayoritas publik menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.

Dalam survei tersebut, responden diberi pertanyaan, “Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD”. Hasilnya 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali.

Sementara itu, 28,6 persen responden menyatakan sangat setuju/cukup setuju, dan 5,3 persen lainnya menjawab tidak tahu/tidak jawab.

“Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” jelas Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei di Jakarta, dikutip Sabtu (10/1).

Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan mengapa mayoritas publik cenderung menolak wacana tersebut. Pertama, memori kolektif yang sudah dirasakan masyarakat Indonesia. Menurut Ardian, masyarakat telah memandang Pilkada sebagai pesta rakyat dan mereka merasa senang apabila bisa memilih pemimpin secara langsung.

Alasan kedua, publik cenderung tidak percaya kepada DPRD dan DPR RI. Kedua lembaga tersebut memiiki tingkat kepercaan publik (trust public) yang rendah. Alasan ketiga adalah rendahnya kepercayaan publik kepada partai politik.

Alasan keempat, wacana Pilkada melalui DPRD dianggap menghilangkan hak rakyat. Alasan terakhir, masyarakat sudah merasa memiliki sense of control terhadap kepala daerah jika Pilkada dilaksanakan secara langsung.

Dengan mekanisme tersebut, apabila terdapat kepala daerah terpilih yang tidak menempati janji kampanye, masyarakat dapat ‘menagih’ atau tidak kembali memilihnya pada periode berikutnya.

Menanggapi hasil survei tersebut, Istana yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan sekaligus Juru Bicara (Jubir) Istana, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menghormati semua pendapat.

“Ya kita kan menghormati semua pendapat begitu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung sementara belum, kan gitu. Tidak ada masalah juga,” ungkap Pras.

Isu Pilkada melalui DPRD belakangan kembali mencuat. Wacana tersebut justru mendapat dukungan dari mayoritas partai politik di parlemen. Adapun enam dari delapan fraksi di DPR yang tegas menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut yakni Fraksi Partai Gerinda, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.