Menu makanan bergizi (Foto: Diskominfo bandung)
Jakarta, TM – Program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Di balik tujuan membangun generasi sehat dan cerdas, rentetan insiden mulai dari kasus keracunan massal hingga penggunaan wadah makanan yang diduga mengandung minyak babi menimbulkan kekhawatiran serius.
Secara konsep, MBG merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, pelaksanaannya di lapangan memunculkan pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar menjamin keselamatan dan kualitas gizi anak-anak Indonesia?
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 5.000 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
“Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Pemantauan kami hingga medio September 2025 mencatat 5.360 anak terdampak,” jelas JPPI dalam siaran pers yang diterima, Jumat (19/9).
Dukungan terhadap MBG datang dari Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jakarta. Namun, organisasi ini mengeluarkan peringatan keras terkait penggunaan food tray impor dari Tiongkok yang dinilai tidak aman dan tidak halal.
Ketua PW RMI NU Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki, mengungkap hasil investigasi dan uji laboratorium di Tiongkok yang menunjukkan bahwa nampan tersebut diproses menggunakan minyak babi dan tidak memenuhi standar food grade.
“Karena tidak food grade, memang murah. Tapi ini yang bermasalah. Kalau nampan berkarat, kotor, bercampur makanan, itu berbahaya. Bisa mengorbankan anak-anak,” ujar Kiai Kiki.
Baca Juga: Prabowo Tunjuk COO Danantara Jadi Plt Menteri BUMN
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap MBG harus disertai dengan komitmen terhadap kualitas dan keamanan.
“Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai dengan generasi sehat lahir batin. Jangan sampai masa depan mereka dikorbankan demi efisiensi biaya,” tegasnya.
Sementara itu, pengurus LTN PBNU, Sofian Junaidi Anom, menyoroti besarnya anggaran MBG yang mencapai Rp 171 triliun pada 2025 dan diproyeksikan melonjak hingga Rp 335 triliun pada 2026. Ia mempertanyakan apakah dana sebesar itu benar-benar menjangkau siswa dalam bentuk gizi berkualitas.
“Apakah anggaran ratusan triliun itu benar-benar sampai ke perut siswa? Di sinilah kerawanan sesungguhnya dari sebungkus nasi kotak itu perlu dibongkar,” kata Sofian.
Ia juga menyoroti struktur pelaksanaan program yang diserahkan kepada yayasan pengelola dapur besar (SPPG), dengan pagu bahan baku yang sangat ketat. Menurutnya, alokasi dana untuk nasi kotak telah menggeser prioritas lain seperti pengadaan buku, pelatihan guru, dan perbaikan infrastruktur sekolah.
“Memberi nasi kotak kepada siswa SMA mungkin membantu energi belajar, tapi tidak menyentuh akar masalah stunting yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya,” tutupnya.
