Badan Gizi Nasional (Foto:BGN)
Jakarta, TM – Komisi IX DPR RI mengungkap adanya 5.000 titik dapur fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Temuan itu mencuat saat Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemulihan sistem internal. Hasil verifikasi menunjukkan, ribuan dapur tercatat di sistem, namun tidak memiliki wujud fisik di lapangan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengatakan masalah ini berpotensi membuka praktik percaloan hingga penyalahgunaan dana publik. Ia mendesak BGN segera memublikasikan data rinci terkait lokasi, status pembangunan, hingga jadwal operasional seluruh dapur MBG.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI Channel, Jumat (19/9).
DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja menyeluruh agar hak anak-anak atas gizi tidak dikorbankan demi kepentingan oknum tertentu.
Nurhadi menilai bahwa BGN lemah dalam menjalankan mekanisme verifikasi dan pengawasan di lapangan sejak awal program tersebut digulirkan.
Dia juga mempertanyakan bagaimana ribuan lokasi SPPG bisa sudah tercatat, padahal belum menunjukkan progres pembangunan fisik sama sekali meskipun telah melewati tenggat waktu 45 hari.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujar dia.
Baca Juga: Biaya Fantastis MBG, Ribuan Siswa Keracunan Hingga Nampan Impor Diduga Mengandung Minyak Babi
Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah adanya 5.000 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.
Menurutnya, ribuan dapur itu merupakan dampak kebijakan rollback atau reset.
“Kategori fiktif, jika SPPG dinyatakan operasional dan dikirim anggaran, tapi tidak ada pelaksanaan MBG,” kata Dadan berdasarkan keterangannya, Jumat (19/9).
Dadan menegaskan, dengan kebijakan rollback untuk 5.000 dapur itu membuka kembali kuota dapur MBG yang sebelumnya sempat penuh.
“Kalau ini yang dimaksud adalah 5.000 titik yang kena kebijakan rollback atau reset. Dengan kebijakan itu malah membuka kembali kuota yang sudah awalnya penuh,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan ribuan dapur itu adalah yang baru memesan titik lokasi. Namun, tidak ada aktivitas apapun selama 20 hari lebih.
“5.000 itu adalah yang baru pesan titik dan lebih dari 20 hari tidak ada aktivitas dan kena rollback. Yang menemukan data itu kan BGN,” ujarnya.
