Kesepakatan Prabowo-Anwar Ibrahim Soal Ambalat Dipertanyakan Pemimpin Sabah

Jakarta, TM – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jumat (27/6), menghasilkan sebuah kesepakatan bersejarah.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan Malaysia sepakat mengelola Blok Ambalat secara bersama yang telah lama menjadi sengketa.

Meskipun kesepakatan ini disambut sebagai langkah maju dalam hubungan bilateral, hal ini segera menimbulkan kegelisahan di Sabah, negara bagian Malaysia yang berdekatan dengan Ambalat.

Para pemimpin dan politisi Sabah menuntut penjelasan rinci dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai dampak kesepakatan pengembangan bersama ini terhadap klaim dan kepentingan Sabah di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Menteri Datuk Seri Jeffrey Kitingan mengatakan Perdana Menteri “berutang penjelasan kepada Sabah” atas apa yang tampaknya merupakan langkah sepihak di zona maritim kaya sumber daya yang berbatasan dengan perairan timur negara bagian tersebut.

Ia mengatakan akan mengangkat isu tersebut di Parlemen dan mencari klarifikasi resmi dari Perdana Menteri.

“Saya kecewa mengetahui hal ini terjadi. Jika keputusan ini benar-benar dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, maka itu tidak baik. Ini adalah cara lain untuk melewati hak-hak kami,” katanya dikutip dari cnbcindonesia.com, Kamis (3/7).

Hal serupa juga dikatakan Mantan Ketua Menteri Yong Teck Lee. Dia memperingatkan bahwa Pemerintah Federal mungkin mengulangi kesalahan masa lalu-merujuk pada kesepakatan kontroversial tahun 2009 mengenai Blok L dan M, di mana Malaysia dilaporkan menyerahkan hak kepada Brunei tanpa berkonsultasi dengan Sabah.

“Ini akan sangat merugikan Sabah jika Malaysia sekarang melepaskan kedaulatan, bahkan atas dasar usaha patungan,” tutur Yong. “Apa yang terjadi ketika Sabah dan Sarawak mendapatkan kembali kendali penuh atas landas kontinen dan perairan teritorial mereka di bawah hukum Malaysia?”

Blok Ambalat memiliki luas 15.235 kilometer persegi di Laut Sulawesi (Selat Makassar). Wilayah ini diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang melimpah. Hal ini menjadikannya zona yang sangat strategis dan bernilai ekonomis bagi kedua negara.

Wilayah ini sendiri telah menjadi sengketa yang berlangsung sejak lama antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Malaysia secara sepihak mengeluarkan Peta Malaysia 1979 yang mencakup dasar laut Ambalat, memicu protes resmi dari Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya.